Your browser isn’t supported any longer. Update it to get the finest YouTube encounter and our latest features. Learn more"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad
Details, Fiction and Bappebti Blokir Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Langkah ini sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat."Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs Net,
The 2-Minute Rule for Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal di Blokir Bappebti
"Bappebti terus melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dan berkelanjutan terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal. Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat.“Di samping itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran
Top Guidelines Of Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal di Blokir Bappebti
"Jangan mudah menyetorkan dana ke rekening tertentu, bahkan ke rekening atas nama pribadi yang memberikan janji keuntungan dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu," tegasnya.Apabila tebakannya benar, dia akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai100 persen dari modalnya. Apabila tebakannya salah, akan menderita kerugian sebesa
The 5-Second Trick For Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal di Blokir Bappebti
Bappebti juga turut memblokir entitas investasi ilegal seperti penasiat berjangka ilegal sebanyak 74 situs, ponzi atau income online gamesDidit menekankan kepada entitas-entitas illegal yang telah diblokir tersebut agar mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebti dan menurunkan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang b